Statistik
Content View Hits : 2511845

Penyelesaian Konflik Sosial Kewajiban Pemda

Sejarah Indonesia tak lepas dari konflik sosial yang ada di dalamnya. Butuh peran pemerintah daerah untuk menyelesaikannya.

Sri Sultan Hamengku Buwono X mengemukakan hal itu, saat berbicara dalam konferensi nasional sosiologi 1, Rabu (24/4) di Aula Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

Acara ini kerja sama Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) dan Program Studi Magister Sosiologi Fakultas Hukum Ilmu Politik Unsri.

“Konflik yang riskan dan harus diwaspadai oleh masyarakat di Indonesia, di antaranya konflik sumber daya alam, ekonomi, antaragama, antaretnis,” ujar Sri Sultan.

Arus urbanisasi penduduk menjadi hal yang tak terelakkan. Dengan karakter dan kepribadian yang berbeda, warga pendatang mesti bertahan dan  menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, serta menjunjung tinggi kearifan lokal.

Di sisi lain, penduduk setempat diharapkan tidak melihat warga pendatang sebagai ancaman bagi eksistensi mereka dalam semua aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya.

Dalam konteks ini, jika terjadi konflik, kata Sri Sultan, pemerintah daerah wajib menjadi penengah untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat konflik.

Pemerintah daerah dinilai lebih mengetahui peta konflik sosial di wilayahnya masing-masing.

“Namun yang terpenting, yaitu bagaimana agar terjadi dialog budaya, alkuturasi dan transformasi budaya dengan otonomi yang perkembangannya cepat tepat terjadi antarpendatang,” ujar Sri Sultan. (*)

Penulis: Rindu Puji

Editor: Hidayatullah Adronafis

 
Pencarian
Link












Pesan Singkat